Saat ini, masyarakat Kota Tarakan sedang gundah, karena salah satu kebutuhan pokok masyarakat yaitu listrik sedang dalam keadaan yang memprihatinkan. Memprihatinkan karena listrik saat ini mati tak berjadwal sehingga membuat masyarakat gundah gulana, walaupun akhirnya sejak tanggal 23 Juli 2009 jadwal mati bergilir sudah dikeluarkan oleh PT. PLN Kota Tarakan.
Cukup dilematis rasanya Walikota Tarakan saat ini karena harus menyelesaikan masalah yang sesungguhnya merupakan “cerita masa lalu”. Tapi apapun juga saat ini, terlepas dari kesalahan masa lalu, ataupun perdebatan alot untuk menyamakan persepsi dengan legislatif, tetap saja walikota dan wakil walikota saat ini dituntut masyarakat untuk menyelesaikan masalah kelistrikan ini.
Sedikit merunut kebelakang, bahwa ketika kebijakan untuk membuat model kelistrikan yang berbeda dengan daerah lain dihembuskan karena kondisi kelistrikan di wilayah timur Indonesia yang sedikit di anak tirikan, membuat Kota Tarakan tetap “Terang Benderang” ketika daerah Kaltim yang lain mengalami byar pet PLN. Seiring waktu ternyata apa yang sudah menjadi kebulatan tekad untuk menjadikan Kota Tarakan sebagai percontohan dalam menciptakan suatu perbedaan konsep kelistrikan yang bahkan jauh dari pemikiran daerah lain, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Tarakan. Dulu Kota Tarakan bisa berbangga karena mampu menyelesaikan masalah krisis kelistrikan dan menyamai Kota Batam. Sampai-sampai Walikota Tarakan dr. Yusuf SK mendapat julukan walikota yang jenius dalam mencetuskan program-program yang mungkin belum atau tidak mungkin dilaksanakan oleh daerah lain. Tapi ternyata apa yang selama ini dicita-citakan menjadi “amburadul”. Ternyata sejak tahun 2007 sampai saat ini krisis kelistrikan hadir lagi di Kota Tarakan. Apa sesungguhnya yang salah ?
Tanpa kemudian harus mencari kambing hitam dalam permasalahan ini, kita harus yakin bahwa kita mampu menyelesaikan permasalahan ini.
Caranya adalah masyarakat paham akan kondisi saat ini, Pemerintah Kota Tarakan paham, dan DPRD Kota Tarakan juga paham akan masalah ini yang akhirnya mewujudkan bahwa semua paham dan akan berjuang demi Kota Tarakan, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang tertentu.
Berbicara kelistrikan tentu tidak akan lepas dari PT. PLN Kota Tarakan, namun perlu diketahui bahwa sejak tahun 2001 melalui Perda No. 03 tahun 2001 dilanjutkan Perda No. 13 Tahun 2003 tentang Tarif Dasar Listrik (TDL) Lokal Kota Tarakan, PLN Kota Tarakan telah menetapkan tarif dasar lisrik lokal yang berbeda dan lebih tinggi dari tarif dasar listrik (TDL) nasional. Hal ini menjadikan Kota Tarakan menjadi daerah pertama yang memberlakukan TDL lokal di Indonesia sejak 1 Mei 2001.Dan saat itu telah dijanjikan bahwa Kota Tarakan tidak akan byar pet lagi. Namun memasuki tahun 2007 mulailah terjadi masalah, dimana penyedia listrik tidak memenuhi kewajibannya untuk mensuplai listrik, dan tidak ada sangsi yang diberikan terhadap investor, bahkan kejadian ini tidak pernah diselesaikan dengan baik sehingga krisis listrik terjadi lagi di Kota Tarakan.
Saatnya sekarang kita menyelesaikan masalah kelistrikan kota ini, karena masyarakat sangat berharap masalah ini segera diselesaikan. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan harus merupakan solusi dari masalah, bukan mengorek masalah dari masalah.
Penulis sangat meyakini kesalahan ada di PT. PLN Tarakan yang tidak mampu melayani masyarakat Kota Tarakan yang telah memberi kesempatan PLN untuk membuat TDL lokal di kota ini. Jadi harusnya PLN saat ini sudah saatnya untuk berbuat baik bagi masyarakat Tarakan. Masyarakat ingin ”Terang Terus” tapi PLN juga seharusnya ”Terus Terang”. Berlarut-larutnya dialog untuk menyelesaikan kelistrikan selama ini karena pembicaraan yang ingin memutuskan ”TDL Naik” dan ”TDL Tidak Naik”. Inilah yang membuat masyarakat terjebak dalam hal dukung mendukung dalam 2 pilihan ini.
Lewat tulisan ini, maka penulis menawarkan beberapa pencerahan terhadap masalah ini:
1. Masalah kelistrikan kita saat ini adalah masalah kekurangan daya dari PLN yang hanya mampu mensuplai daya sebesar 21,56 Mega Watt. Sementara beban puncak pada siang hari 26,20 Mega Watt, dan malam hari mencapai 29,80 Mega Watt. Artinya bahwa yang saat ini kita butuhkan adalah suply daya listrik sehingga pada jangka pendek ini minimal kita harus mepersiapkan daya 20 Mega Watt untuk pembangunan kota ke depan.
2. Jika kita telah memahami bahwa masalah kita adalah kekurangan daya, maka untuk menambah daya tersebut tentu membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga menarik investor untuk berinvestasi kelistrikan menjadi tawaran yang paling tepat saat ini. Nah, kelihatannya disinilah permasalahan biasa timbul, karena selalu ada ”Kepentingan” di atas kepentingan masyarakat Kota Tarakan yang terus menjerit menghadapi masalah mati hidup listrik ini. Ada satu hal yang positif dari Walikota kita saat ini yaitu ingin menyamakan persepsi dengan semua pihak dalam menyelesaikan masalah ini. Statement beliau dengan ingin membuka kesempatan seluas-luasnya pada investor untuk berinvestasi, dengan meminta PT.PLN Kota Tarakan mencabut syarat Kontrak gas dengan BP Migas sebagai satu langkah cerdas yang menunjukan bahwa penyelesaian masalah listrik ini tidak tertunggangi oleh kepentingan tertentu. Dan dengan langkah ini kita bisa menyaring investor mana yang mampu menjual listriknya ke PLN dengan harga yang murah sehingga TDL untuk masyarakat juga bisa tetap.
3. Dari hasil penyaringan tawaran investor, saran penulis adalah Pemkot dan DPRD Kota Tarakan harus membuat MOU tentang keterjaminan pasokan listrik selama 5-10 tahun, juga MOU / Kontrak tentang harga jual gas melalui BP Migas. Dan sebelum di Perda-kan, harus ada point-point yang mengikat baik dengan investor maupun dengan PLN. Jangan sampai pengalaman lalu terulang lagi dimana Rakyat Tarakan pernah membuktikan mau membayar tarif listrik termahal di Indonesia, tetapi ternyata tidak dipakai sebagai kesempatan untuk mengatasi persoalan PLN secara mendasar.
4. Dan tentunya harga TDL yang dimintakan pada masyarakat Tarakan, kalaupun ”harus naik” tetap memperhatikan kepentingan masyarakat di Kota Tarakan. Selanjutnya sebelum memutuskan kenaikan TDL lokal kota ini, paling tidak ada perbandingan yang bisa kita pakai, tentu tidak dengan daerah-daerah yang menggunakan TDL Nasional, tetapi dengan daerah yang menggunakan TDL lokal juga seperti kita yaitu Kota Batam.
Untuk Kota Batam, Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan telah mengalami 3 kali perubahan, yaitu Permen ESDM No: 1837 K/36/MEM/2002, Permen ESDM No : 0046 Tahun 2005 dan Permen ESDM No : 33 Tahun 2008, sedangkan untuk Kota Tarakan, Tarif dasar listrik lokal ditetapkan melalui Perda dan telah 2 kali mengalami perubahan, yaitu Perda No. 03 Tahun 2001 dan Perda No. 13 Tahun 2003.
Dari sisi tarif penulis akan membatasi pada contoh tarif rumah tangga aja, karena kelompok rumah tanggalah konsumen terbesar PLN.
Permen ESDM No. 0046 tahun 2005
No Gol. Tarif Batas Daya Biaya Beban (Rp/kVA/bulan) Biaya Pakai (Rp./Kwh)
1 R-1/TR 250 VA s.d. 450 VA Sesuai TDL Nasional Sesuai TDL Nasional
2 R-1/TR 900 VA Sesuai TDL Nasional Sesuai TDL Nasional
3 R-1/TR 1.300 s.d. 2.200 VA 26.271 Blok I : < 20 Kwh = 396
Blok II : 20 – 60 Kwh = 422
Blok III : > 60 Kwh = 601
4 R-2/TR 2.201 s.d 6.600 VA 26.980 = 694
5 R-3/TR Diatas 6.600 VA 34.260 = 719
Kemudian mengalami perubahan yang baru melalui Permen ESDM No. 33 Tahun 2008 sebagai berikut :
No Gol. Tarif Batas Daya Biaya Beban (Rp/kVA/bulan) Biaya Pakai (Rp./Kwh)
1 R-1/TR 250 VA s.d. 900 VA Sesuai TDL Nasional Sesuai TDL Nasional
2 R-1/TR 1.300 s.d. 2.200 VA 26.271 Blok I : < 20 Kwh = 396
Blok II : 20 – 60 Kwh = 422
Blok III : > 60 Kwh = 601
3 R-2/TR 2.201 s.d 6.600 VA 37.772 = 798
4 R-3/TR Diatas 6.600 VA 47.964 = 827
Jika kita bandingkan dengan TDL Lokal Kota Tarakan Perda No. 03 Tahun 2001
No Gol. Tarif Batas Daya Biaya Beban (Rp/kVA) Biaya Pakai (Rp./Kwh)
1 R-1/TR 450 VA 5.000 = 210
2 R-1/TR 900 VA 7.500 = 275
3 R-1/TR 1.300 s.d. 2.200 VA 11.500 = 355
4 R-2/TR 2.201 s.d 6.600 VA 17.500 = 500
5 R-3/TR Diatas 6.600 VA 26.800 = 590
Kemudian berubah melalui Perda No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut :
No Gol. Tarif Batas Daya Biaya Beban (Rp/kVA) Biaya Pakai (Rp./Kwh)
1 R-1/TR 450 VA 12.000 = 530
2 R-1/TR 900 VA 23.000 = 550
3 R-1/TR 1.300 s.d. 2.200 VA 30.500 = 625
4 R-2/TR 2.201 s.d 6.600 VA 31.500 = 650
5 R-3/TR Diatas 6.600 VA 34.260 = 700
Dari data diatas menunjukan bahwa Pemkot Batam sangat berpihak pada rakyatnya, dimana pengguna listrik 450 VA(2 ampere) dan 900 VA(4 Ampere) masih mengikuti TDL Nasional, dan pengguna daya 1.300 – 2.200 VA (6 dan 10 Ampere) tidak dinaikan, dan ada proses pendidikan menghemat untuk masyarakat dengan menerapkan sistem Blok pemakaian.
5. Jika kenaikan sebagai pilihan terakhir dari penyelesaian masalah kelistrikan ini, hal yang perlu dilakukan oleh Walikota dan wakil walikota Tarakan adalah mengatasi dampak inflasi yang timbul sampai pada meningkatnya masyarakat miskin karena daya beli yang kurang.
Demikianlah sedikit sumbang saran penulis yang mungkin bisa berbeda dengan pandangan pembaca terhadap masalah kelistrikan di Kota Tarakan. Namun penulis tetap mengharapkan apapun perbedaan itu, tetap dalam kerangka pencarian solusi dan bukan pencarian masalah.
Penulis meyakini dengan Walikota saat ini, beliau akan mampu menyelesaikan masalah ini, karena keterbukaan dan keikhlasan beliau untuk berjuang bagi masyaraka Tarakan serta sikap terbuka yang tidak memaksakan kehendak dalam mengambil kebijakan akan menjadi sesuatu yang diterima oleh masyarakat Kota Tarakan.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar